Oleh: Abdul Jabar*
Setiap kali kalender menyentuh angka 20 Mei, riuh seremonial Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) selalu menggema di seantero negeri. Lebih dari seabad berlalu sejak organisasi Boedi Oetomo didirikan pada tahun 1908, ingatan kita secara berkala dipaksa mundur demi merefleksikan fajar intelektualisme pemuda yang mengubah taktik fisik menjadi taktik diplomasi demi merebut kemerdekaan. Namun bagi Provinsi Banten, “kebangkitan” seharusnya tidak boleh lagi dipahami sekadar barisan upacara bendera yang usai saat matahari meninggi. Harkitnas abad ini adalah potret gugatan sosial di tanah industri.
Banten berdiri dengan keangkuhan visual yang ironis. Di bagian utara—membentang dari Serang, Cilegon, hingga Tangerang—cerobong-cerobong pabrik manufaktur dan petrokimia raksasa mengepul tiada henti, membawa aliran modal bernilai triliunan rupiah. Ekonomi makro daerah melesat tumbuh positif di angka 5,64 persen. Namun di balik pagar-pagar beton tinggi berarsitektur modern itu, realitas ketenagakerjaan Banten menampar kita dengan fakta keras. Berdasarkan rilis data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten masih kokoh bertengger di angka 6,59 persen dengan akumulasi jumlah penganggur mencapai 411 ribu jiwa.
Mengapa daerah penyangga ibu kota dengan benteng industri raksasa ini justru melahirkan ratusan ribu penganggur? Jawabannya terletak pada keterasingan anak-anak lokal yang dipaksa menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri, akibat matinya koneksi antara tiga variabel: mutu pendidikan, serapan kerja, dan keadilan distribusi ekonomi.
Paradoks Pendidikan: Pabrik Ijazah Tanpa Kompetensi
Akar utama keterasingan tenaga kerja lokal Banten bermula dari balik dinding ruang kelas sekolah formal. Selama bertahun-tahun, institusi pendidikan kita, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi, menderita penyakit education-labor market mismatch atau ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri nyata. Sekolah cenderung berorientasi pada aspek administratif pemenuhan kelulusan daripada pembentukan kompetensi.
Dampaknya fatal: lulusan lokal gagap saat berhadapan dengan otomatisasi mesin pabrik modern, perkembangan teknologi digital, serta standar ketat industri global. Mereka menggenggam ijazah, namun miskin sertifikasi keahlian teknis (hard skills) dan daya tahan mental (soft skills). Akibat kesenjangan kompetensi ini, korporasi besar di Banten lebih memilih mengimpor tenaga kerja luar daerah yang dinilai lebih siap pakai. Transformasi pendidikan di Banten tidak bisa lagi ditunda; kiblatnya harus bergeser radikal dari orientasi “sekadar lulus” menjadi instrumen “siap berkarya”.
Membongkar Ego Sektoral Lewat Sinergi Triple Helix
Menyalahkan industri swasta karena menutup pintu kerja bagi anak lokal adalah kesimpulan yang terlalu menyederhanakan masalah. Sebaliknya, membiarkan generasi muda Banten bertarung sendirian tanpa proteksi juga merupakan wujud lepas tangan pemerintah daerah. Problem struktural ini hanya bisa dipecahkan melalui strategi Triple Helix—jalinan kolaboratif terintegrasi antara pemerintah, akademis, dan pihak swasta.
Industri tidak boleh lagi hanya memosisikan diri di hilir sebagai konsumen tenaga kerja. Swasta harus ditarik paksa ke hulu untuk ikut mendesain kurikulum sekolah kejuruan, menyinkronkan standar lab sekolah dengan teknologi pabrik terkini, dan membuka ruang program magang terikat berdurasi minimal enam bulan, bukan sekadar magang formalitas sesaat.
Saat sektor pendidikan sudah berbenah melahirkan talenta andal, pemerintah daerah wajib berdiri tegak sebagai regulator yang adil. Keberpihakan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) penyerapan porsi tenaga kerja ber-KTP Banten harus ditegakkan tanpa kompromi. Agar adil bagi industri, jaminan tenaga kerja lokal ini didukung dengan pemberian stimulus berupa insentif pajak daerah (tax allowance) bagi korporasi yang berkomitmen menyerap lulusan sekolah binaan lokal.
Kesejahteraan Inklusif: Menghapus Sekat Utara-Selatan
Narasi mewujudkan “Banten Sejahtera” mustahil tercapai selama terjadi ketimpangan geografis yang akut. Geliat ekonomi Banten yang berputar kencang di wilayah Banten Utara berbanding terbalik dengan lambatnya pembangunan di Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang yang didominasi sektor agraris dan pariwisata. Kesenjangan ini menciptakan bom waktu urbanisasi paksa yang menambah beban pengangguran kota.
Data perekonomian Banten juga memberikan sinyal merah: proporsi pekerja sektor formal merosot menjadi 52,19 persen, mengindikasikan struktur lapangan kerja formal yang kian menyempit dan bergeser ke sektor informal.
Oleh sebab itu, akselerasi ekonomi Banten harus menyentuh akar rumput. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM lokal harus dijadikan tulang punggung bagi daerah pelosok, sehingga anak muda di desa memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak tanpa harus mengemis kerja di wilayah industri.
Menjemput Fajar Baru Bumi Jawara
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momen konsolidasi besar bagi segenap jajaran pemangku kebijakan di Banten. Kesejahteraan sejati bukanlah hitungan angka di atas kertas pertumbuhan ekonomi, melainkanturunnya indeks ketimpangan sosial dan berkurangnya antrean pencari kerja di gerbang-gerbang pabrik.
Dengan merombak kurikulum pendidikan, mengunci proteksi ketenagakerjaan melalui regulasi ketat, serta memeratakan pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pinggiran, Banten akan mampu menyembuhkan luka ironinya. Sudah saatnya anak-anak Banten berhenti menjadi penonton yang lesu di balik pagar pabrik-pabrik megah. Mereka harus bangkit menjadi aktor utama yang memimpin, menggerakkan, dan menikmati kemakmuran di atas tanah leluhur mereka sendiri.
*Penulis Adalah Ketua Majlis Alumni IPNU BantenMahasiswa Program Pascasajrana Istitut Kemandirian Nusantara Pandeglang.
